Di berbagai kota di Indonesia dalam minggu terakhir bulan Agustus, kericuhan dalam demonstrasi kerap menjadi berita utama. Jalan-jalan dipenuhi massa, barisan aparat berjaga dengan tameng, gas air mata ditembakkan, suara teriakan bercampur dengan dentuman suara benda yang terbakar.
Yang sejatinya adalah jerit kegelisahan rakyat untuk menyampaikan aspirasi, malah kerap berubah menjadi kericuhan. Anehnya, di era digital ini, kericuhan bukan hanya disaksikan oleh mereka yang berada di lokasi, namun juga menjadi tontonan massal di layar gawai jutaan orang. Potongan video diunggah, dibagikan, dan lalu viral.
Di sini, lantas muncul pertanyaan: “Mengapa kericuhan demo berubah jadi semacam tontonan atau hiburan?”
Demo sebagai “Spektakel Jalanan”
Apa yang kita saksikan akhir-akhir ini sesungguhnya sudah lama diprediksi. Guy Debord dalam “The Society of the Spectacle” menyebut bahwa masyarakat modern hidup dalam banjir tontonan. Setiap peristiwa, bahkan tragedi, bisa direduksi menjadi sebuah “show”.
Debord menegaskan pula, “The spectacle is not a collection of images, but a social relation among people, mediated by images.” (Debord 1994, 12). Tontonan bukan sekadar deretan gambar atau peristiwa, namun sebuah cara baru manusia berhubungan satu sama lain, melalui media, kamera, dan representasi.
Jika ditarik ke konteks Indonesia kini, kita bisa melihat bagaimana kericuhan demo, orasi penuh amarah, entah bentrokan massa dengan aparat, pembakaran ban, atau pembakaran gedung itu lebih cepat dikonsumsi sebagai “tayangan”, ketimbang direnungkan sebagai persoalan sosial dan politik.
Orang lebih sibuk mengabadikan dengan kamera ponsel, lalu mengunggah secara langsung, dan menjadikannya konten viral. Demonstrasi berubah dari ruang perjuangan menjadi panggung tontonan dan hiburan publik.
Demo yang ricuh seolah menyuguhkan drama, yakni: ada aktor (massa dan aparat), ada adegan konfrontasi, ada efek visual (asap, api, lemparan batu), ada ending, dan tentu ada penonton, baik di lokasi secara langsung maupun di balik layar ponsel.
Pada titik ini, demo yang semula ruang serius untuk menyuarakan aspirasi berubah menjadi spektakel jalanan yang membuat penonton terpukau, atau sebaliknya menyulut api kemarahan kolektif. Lantas menghadirkan berbagai opini, entah seberapa perbandingan positif vs negatifnya.
Inilah yang oleh Debord disebut sebagai spectacle, yakni realitas yang dipermak menjadi tontonan, di mana substansi aspirasi perjuangan rakyat justru tenggelam di balik gemerlap citraan yang beredar. Demo yang seharusnya memantik refleksi, malah menjadi semacam bahan lelucon, gosip, atau sekadar marak menjadi trending content di dunia maya, pun di lesehan warkop-warkop.
Media Sosial dan Budaya Viral
Kericuhan demo kini dengan cepat viral di media sosial. Potongan video berdurasi singkat tentang massa membakar ban, bangunan dilempari, polisi mengejar mahasiswa, atau aparat menembakkan gas air mata, lebih cepat menyebar daripada penjelasan panjang tentang subtansi demo itu sendiri.
Penonton hanya melihat potongan dramatis tanpa memahami konteks. Pun algoritma media sosial bahkan ikut melipatgandakan penyebaran konten dramatis ini, menenggelamkan narasi yang lebih substantif. Akibatnya, simpati publik acapkali bergeser menjadi sekadar “menonton” daripada “menggali” akar masalah.
Tanpa sadar, media sosial menempatkan tragedi tak sekadar dalam konteks narasi informasi, namun ada kecenderungan justru dalam bingkai hiburan. Setiap orang bisa jadi fotografer, kameramen, editor, sekaligus komentator yang memunculkan berbagai opini.
Namun, di balik banjir konten itu, pesan utama dari demonstrasi sering tereduksi menjadi sekadar tontonan visual. Akibatnya, ruang dialog publik di media massa yang seharusnya membahas substansi tuntutan berubah menjadi arena bersliweran komentar singkat yang penuh emosi.
Antara Aspirasi dan Eksploitasi
Demo adalah hak konstitusional warga negara. Namun, ketika kericuhan lebih dominan dari substansi, aspirasi yang diperjuangkan sering terkubur di balik headline sensasional. Publik lebih mengingat adegan “baku hantam” daripada tuntutan apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
Ironisnya, pihak tertentu justru bisa memanfaatkan kericuhan itu untuk framing politik, atau pun pencitraan. Pada akhirnya, demo yang mestinya menjadi ruang perjuangan sosial malah berubah menjadi panggung eksploitasi. Bahkan, jika tak terkendali menjadi tindak keberingasan, kerusuhan dan penjarahan, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan suasana.
Tontonan yang Menyisakan Luka
Bagi sebagian orang, kericuhan memang jadi konsumsi tontonan, bahkan jadi hiburan. Namun, bagi mereka yang ada di lapangan, kericuhan menyisakan luka nyata: mahasiswa terluka, pedagang kehilangan dagangan, aparat pun jatuh jadi korban, hingga fasilitas umum hancur berantakan.
Inilah sebabnya mengapa demo yang menimbulkan gonjang-ganjing suasana bukan show. Ia adalah tragedi sosial yang perlu direspons dan ditangani serius oleh pihak-pihak terkait dalam konteks suasana yang sejuk dan lebih santun, bukan malah ditertawakan apalagi dilecehkan di jagat media sosial, yang justru bisa memicu dan memacu emosi kolektif masyarakat.
Bagaimana Seharusnya?
Kita perlu mengembalikan demo ke fitrahnya, yakni ruang menyampaikan aspirasi dengan santun dan bermartabat. Media harus lebih berani mengangkat substansi tuntutan, bukan hanya menyorot kericuhan. Masyarakat juga dituntut kritis, yaitu tidak larut dalam euforia visual semata, melainkan mencari tahu agar memahami apa yang diperjuangkan.
Ketika kericuhan dalam menyampaikan aspirasi hanya menjadi tontonan, kita sebenarnya sedang kehilangan kepekaan. Kita melihat api membakar ban, pos polisi, sarana umum, ruang publik, maupun bangunan semua hancur, namun ada pihak kadang abai pada api yang membakar perasaan rakyat.
Kita terpesona pada drama jalanan, namun melupakan drama kehidupan yang lebih keras, yakni harga kebutuhan yang melambung, biaya pendidikan yang memberatkan, atau lapangan kerja yang menyempit, sementara ada janji-janji dari pemangku kebijakan, namun bak fatamorgana di padang harapan.
Lantas pertanyaannya: “Apakah kita rela terus menjadikan keriuhan sebagai hiburan, sementara luka sosial dibiarkan menganga?” Jika kita terus membiarkan kericuhan demo jadi hiburan, kita bukan hanya penonton, pun kita sedang menyumbang pada hilangnya makna esensi perjuangan.
The Society of the Spectacle
Buku The Society of the Spectacle (La Société du Spectacle) karya Guy Debord pertama kali terbit pada 1967. Meski ditulis dengan gaya filsafat yang rumit, inti pemikirannya sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini.
Debord berpendapat bahwa masyarakat modern hidup dalam apa yang ia sebut sebagai spectacle atau tontonan. Tontonan ini bukan sekadar hiburan, melainkan kondisi sosial, yakni pengalaman nyata manusia tergantikan oleh pencitraan, gambar, dan potongan visual yang diproduksi media maupun industri.
Menurut Debord, yang penting di zaman modern bukan lagi kenyataan, melainkan bagaimana sesuatu ditampilkan. Inilah mengapa banyak peristiwa sosial, politik, bahkan tragedi kemanusiaan justru hadir ke hadapan kita dalam bentuk potongan video dramatis.
Mereka lalu sibuk sibuk membagikan, mengomentari, bahkan memperlakukan kericuhan sebagai hiburan, namun acapkali justru juga tidak memahami apa yang sesungguhnya diperjuangkan oleh mereka. Di sinilah letak kritik Debord yang masih relevan.
Ia menyebut bahwa manusia modern mengalami keterasingan baru. Bahwa, sekarang manusia terasing karena hidupnya dikelilingi citra-citra yang menutupi kenyataan. Dalam konteks demo, aspirasi rakyat bisa tersingkir hanya karena kalah dari dramatisasi visual yang lebih menarik ditonton.
Debord menegaskan bahwa ketika demo lebih dikenal lewat gambaran kericuhan ketimbang isi tuntutannya, kita sedang membiarkan tontonan mengalahkan kenyataan. Ini, mengapa penting bagi masyarakat dan media untuk kembali menekankan substansi, bukan sekadar visual yang viral, yang memancing sensasi.
Referensi:
Debord, Guy. The Society of the Spectacle. Translated by Donald Nicholson-Smith, Zone Books, 1994. Originally published as La Société du Spectacle, 1967.
Featured image: Lokasi di depan Gedung Grahadi sebelum terjadi peristiwa pembakaran (30/8/2025 – 19:56)
